Bahan:
1. Karin Wahl Jorgensen, The Handbook of Journalism Studies, Part 19: Alternative and Citizen Journalism , hlm. 265-278,
2. Muthiah Alagappa, Civil Society and Political Change in Asia, hlm. 26-57

Mengkaji hubungan kedua istilah ini adalah hal yang sangat sulit. Hal ini disebabkan oleh konsep masyarakat sipil adalah konsep yang sangat popular tapi tidak mempunyai makna yang pasti . Maka dari itu, konsep tersebut harus diberikan defenisi agar mempermudah kajian yang akan dilaksanakan. Akan tetapi sebelumnya kita harus memahami dimana letak masalah konsep masyarakat sipil terhadap pengakuan defenisi dan konsep yang seharusnya.
Ada dua bagan perumusan atas masyarakat sipil yang bisa memberikan penjelasan tentang tentang hal ini . Pertama, rumusan dari kelompok kiri baru yang berakar dari rumusan Gramsci dengan meninggalkan pengaruh Marxist. Yaitu meletakkan konsep ini pada struktur besar politik – bukan pada dasar sosial ekonomi sebuah negara. Akan tetapi, Gramsci tetap menggunakan pandangan Marx, yaitu masyarakat sipil adalah sebuah arena pengucilan dan pemanfaatan yang harus dihapuskan menguranginya dari nilai analisis dalam paham marx kuno. Dengan kata lain Gramsci memiliki tujuan yang sama dengan Marxist . Kelompok kiri yang baru memandang masyarakat berwarganegara sebagai sebuah lokasi yang penting untuk melakukan pemberontakan dengan tujuan memberikan hegemoni balasan dan diangkat menjadi peran utama dalam mempertahankan masyarakat dari negara dan pasar, dan informulating? Keinginan demokrasi untuk mempengaruhi negara. Kedua, rumusan dari neo-Tocqueville – demokrasi liberal. rumusan tersebut berasal dari pemikiran Tocqueville yang tidak menggunakan istilah masyarakat yang bernegara tapi dia lebih cenderung menggunakan istilah perkumpulan. Bagi pengikut neo-Tocqueville perkumpulan tersebut adalah formulasi dari masyarakat yang bernegara dengan beberapa fungsi utama . Intinya jika Tocqueville menghubungkan perkumpulan dengan demokrasi maka pengikut neo-nya berpikiran bahwa masyarakat sipil bisa dihubungkan dengan demokrasi dan mengatakan bahwa “perkumpulan” yang sehat adalah prasyarat demokrasi yang berhasil. Maka dari itu, konsep masyarakat sipil adalah alat untuk melakukan perubahan politik, seperti demokrasi.
Partisipasi politik adalah satu konsep yang harus dimengerti secara luas saja. Kita bisa berasumsi – jika dihubungkan dengan konsep masyarakat sipil – bahwa bagaimana posisi konsep tersebut dalam politik, misalnya dalam politik demokrasi gelombang ketiga yang sekarang kita hadapi setelah kedua gelombang sebelumnya. Salah satu partisipasi politik adalah pergerakan masyarakat dengan menggunakan media alternatif – media milik warganegara. Media alternatif adalah media yang wajib menyediakan tempat bagi orang biasa tanpa perlu mengikuti pelatihan profesi dengan biaya yang besar . Media alternatif – dengan jurnalisme alternative – mempunyai karakter yang memungkin orang bawah bisa berada diatas struktur kekuasaan. Media ini selalu menekankan pada narasumber yang bukan merupakan elit politik atau pemerintah dengan segala kredibilitasnya, melainkan mereka yang dianggap ahli oleh media ini . Kalau begitu timbul pertanyaan siapakah “mereka” ini yang mampu menjadi penghasil media alternatif. Mereka adalah warga negara yang ikut serta secara akitf dalam tindakan membentuk ulang identitas mereka, identitas yang lain dan lingkungan masyarakat mereka, melalui itu mereka mendapatkan kekuasaan . Dengan kata media alternatif membuat orang biasa menjadi lebih kuat secara politik .
Media alternatif membutuhkan jurnalis alternatif – orang biasa – untuk mendapatkan berita. Jurnalisme alternative bukan hanya dianggap sebagai gerakan masyarakat untuk kepentingan politik. Ada nilai lebih yang terdapat didalamnya. Pertama kita harus menganggap media alternatif sama dengan media utama, baik secara proses maupun barangnya. Konten medianya harus dianggap sebagai jurnalisme bukan sebagai catatan dari pemikiran pribadi. Misalnya jurnalistik budaya – catatan fanatisme di bidang tertentu, atau catatan jurnalisme individu – blog.
Beranggapan dari dua penjelasan tentang konsep masyarakat sipil dan media warganegara – media alternatif maka dengan jelas terlihat benang merah antara hubungan media massa dan partisipasi politik warganegara. Media massa yang diwakili oleh media alternatif ternyata digunakan oleh masyarakat sipil sebagai alat yang mudah digunakan untuk menunjukkan gerakan masyarakat sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam lingkungan politik yang sedang berada dalam proses demokrasi gelombang ketiga.